Ketika membahas isu krisis iklim, seringkali hal ini hanya menjadi topik menarik untuk diperbincangkan namun terabaikan dalam pelaksanaannya. Alasan bahwa isu ini baru layak ditangani setelah isu-isu lain diselesaikan adalah tidak dapat diterima. Kita harus menyadari bahwa kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh krisis iklim adalah mereka yang miskin dan rentan. Warga di pesisir Demak dan pulau-pulau terdepan di Indonesia telah merasakan dampak ekonomi yang sangat besar akibat tenggelamnya tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, penanganan krisis iklim harus menjadi prioritas utama karena melibatkan kepentingan jutaan warga rentan.
Dalam mengatasi krisis iklim saat ini, yang kita butuhkan adalah pendekatan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan malah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Kita seringkali melihat normalisasi ketika pelaku bisnis juga berperan sebagai regulator. Salah satu contoh yang terlihat jelas adalah pemberian subsidi untuk mobil listrik pribadi yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir pihak. Seharusnya, fokus harus diberikan pada ekspansi dan elektrifikasi transportasi massal yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketika krisis iklim digunakan semata-mata untuk meraih keuntungan, maka prinsip keadilan sosial terpingkirkan. Yang kita butuhkan adalah kebijakan yang didasarkan pada bukti dan fakta (evidence-based policy), bukan kebijakan yang didasarkan pada kolusi dan nepotisme (collusion-based policy). Selain itu, negara tidak dapat menyelesaikan masalah krisis iklim ini sendirian. Diperlukan kolaborasi dan diplomasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun internasional.
Penting untuk diingat bahwa tidak ada solusi tunggal yang dapat mengatasi krisis iklim di berbagai daerah. Pendekatannya haruslah kontekstual, seperti membuat pakaian di penjahit, di mana tidak ada ukuran yang cocok untuk semua tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, dalam mengatasi masalah terkait hutan, pendekatan yang digunakan harus melibatkan partisipasi masyarakat adat. Hak masyarakat adat untuk berbicara atas nama diri mereka sendiri harus diakui dan dihormati. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat harus dihentikan, dan mereka harus dilindungi, bukan dipersekusi.
Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memulai kolaborasi dengan masyarakat lokal. Sebagai contoh, kolaborasi dengan komunitas Ciliwung Condet yang mengintegrasikan manusia sebagai bagian dari alam dengan menjaga ekosistem biologis di sepanjang sungai Ciliwung. Yang mereka bangun bukan hanya infrastruktur fisik berupa beton untuk mengamankan tepian sungai, tetapi juga ekosistem sosial.
